Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Air Terjun Sikulikap, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Selasa (15/12/2020). Foto : Fitri/mr

Sejumlah persoalan Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli, Sumatera Utara menjadi sorotan Komisi IV DPR RI. Dangkalnya aliran sungai, perambahan di wilayah penyangga air dan tata ruang pemukiman yang tidak tepat disinyalir menjadi serangkaian faktor penyebab banjir tahunan di sejumlah wilayah yang dilalui DAS tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menekankan sinkronisasi antara perencana kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi penting untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Nah kemudian alokasi pembiayaan reboisasi sangat rendah, dampaknya adalah hutan mengalami penggundulan dalam waktu yang cukup lama, akibatnya ya tiap tahun banjir,” jelasnya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Air Terjun Sikulikap, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Selasa (15/12/2020).

DAS Deli memiliki luas total 39.079,95 hektar yang terdiri dari tiga wilayah, yaitu, Kabupaten Karo, Deli Serdang dan Kota Medan. DAS Deli sendiri termasuk kawasan yang harus dipulihkan daya dukungnya, mengingat adanya perambahan di wilayah penyangga air dan alihfungsi lahan resapan air menambah daftar hitam persoalan DAS yang berlokasi di Sumut tersebut.

Dalam hal ini, Dedi turut menekankan pentingnya merangkul masyarakat dan memberi pemahaman pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak menebang pohon. Selain itu ia meminta agar ada tindakan tegas terhadap pengusaha besar yang melakukan pelanggaran terhadap aspek-aspek tata kelola hutan.

"Masyarakat sekitar, tokoh-tokohnya dirangkul untuk tidak melakukan penebangan pohon. kemudian para pengusaha besar yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap aspek-aspek tata kelola hutan dilakukan tindakan yang tegas,” tutup politisi Partai Golkar itu. (srw/sf)